Dokter & Tenaga Medis Ancam Mogok Total!

Rumah sakit umum daerah perdagangan
PERDAGANGAN, JAM 11.00 WIB Hari ini, Senin (2/11), puluhan dokter dan ratusan tenaga medis RSUD Perdagangan akan melakukan mogok kerja total. Hal ini sesuai dengan pengakuan beberapa tenaga medis saat ditemui di rumah sakit, Minggu (1/11) jam 11.00 wib.

Sebelumnya, para tenaga medis ini juga sudah melakukan aksi unjuk rasa, menuntut hak mereka berupa Jasa Medis (Jasmed) dan uang puding bersumber dari dana BPJS yang hingga kini belum dibayarkan oleh Direktur RSU Perdagangan, dr Dame Hotmaulina Saragih.

Direktur rumah sakit menyebutkan kepada para tenaga medis jika pencairan dana tersebut masih menunggu realisasi P APBD Provinsi Sumatera Utara, karena dana sebelumnya sudah dipergunakan untuk keperluan lain. Saat ditanyai, seorang bidan yang mengaku boru Purba menuturkan, selain itu, intensif para tenaga medis juga tidak diberikan sudah hampir 8 bulan, sehingga hal ini membuat para pekerja medis berang dan akhirnya akan mogok total hari ini, sampai tuntutan mereka dibayarkan.

Sedangkan, kordinator aksi, dr E Siahaan mengatakan hak para medis sesuai dengan UU BPJS, untuk dokter saja sekira 3-4 juta per enam bulan dan mereka yang bekerja di rumahsakit tersebut ada 20 dokter. “Kami ada sebanyak 20 dokter, belum dibayarkan selama satu tahun setengah periode 2014-2015. Demikian juga dengan perawat dan bidan, sekira 500 ribu rupiah per orang sebanyak 150 orang, juga tidak dibayarkan selama satu tahun setengah,” ungkapnya.

Diterangkannya, sekira 200 orang dana intensif sejumlah 500 ribu dipotong ppn 10 persen, juga belum dibayarkan selama delapan bulan. “Ini yang membuat kita tidak mau bekerja dan mogok total,” ungkapnya. Sejauh ini, Direktur RSUD Perdagangan, dr Dame Hotmaulina Saragih tidak bersedia memberikan keterangan terkait keterlambatan pembayaran dana BPJS dan intensif yang dituntut para tenaga medis.

Anggota DPRD Simalungun, Hendra Sinaga yang juga warga Perdagangan saat diminta tanggapannya mengatakan agar kasus ini sesegera mungkin diusut tuntas kemana raibnya dana tersebut. “Sebab tidak benar dana BPJS menunggu realisasi P-APBD Provinsi, karena dana itu setiap bulan langsung dibagikan kepada Pemerintah Daerah. Itu adalah akal-akalan. Bila perlu secepatnya Dirut dicopot, sebab tidak mampu menyelesaikan persoalan,” ungkap anak Mantan Ketua KPU Simalungun itu seraya berharap keluhan para tenaga medis ini segera disampaikan ke DPRD Simalungun agar dilakukan Pansus untuk menyelesaikan permasalah dokter dan tenagan medis yang ada di RSUD Perdangan itu. (dani)


No comments:

Write a Comment


Top